EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (STUDI KASUS POLRES PASAMAN BARAT)

ABSTRAK

Penanggulangan pencurian yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat didasarkan pada Undang-Undang Kepolisian dan Pasal 107 UU Perkebunan. Perbuatan memanen secara tidak sah diancam hukuman 4 tahun penjaran atau denda 4 milyar rupiah. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan di Pasaman Barat. Pencurian kelapa sawit di Perkebunan Pasaman Barat dari tahun 2022-2024 cenderung naik. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas kepolisian dalam penanggulangan pencurian kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat? (2) Apa saja kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Untuk menjawab permasalahan digunakan data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa statistic criminal. Data diperoleh dengan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Penanggulangan pencurian kelapa sawit oleh Polres Pasaman Barat belum optimal; (2) Kendala yang dialami oleh Polisi dalam menanggulangi epncurian kelapa sawit adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal: keterbatasan SDM dan dan sarana-prasarana operasional. Faktor eksternal rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melapor, menjadi saksi, dan budaya permisif akan pencurian kelapa sawit. Selain itu faktor ekonomi pelaku serta faktor teknis hukum tentang pubuktian.

Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum; Pencurian; Kelapa Sawit