PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA ASAL ATAS PENCEMARAN EMISI KARBON LINTAS BATAS NEGARA MENURUT ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (2002) (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pebenaan Provinsi Riau)

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kebakaran tersebut menimbulkan emisi karbon dan kabut asap yang tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga dapat melintasi batas negara dan mempengaruhi negara lain seperti Malaysia dan Singapura. Permasalahan ini kemudian menjadi perhatian regional di kawasan Asia Tenggara sehingga negara-negara anggota ASEAN membentuk kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran emisi karbon lintas batas negara menurut AATHP serta pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah daerah, tim pemadam kebakaran, serta instansi terkait lainnya, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban negara terhadap pencemaran emisi karbon lintas batas negara didasarkan pada prinsip hukum internasional yang mewajibkan setiap negara untuk mencegah kegiatan di wilayahnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara lain. Pelaksanaan tanggung jawab negara di Desa Pebenaan dilakukan melalui berbagai upaya seperti patroli pencegahan kebakaran, pemadaman oleh tim pemadam kebakaran seperti Manggala, serta penanganan dampak kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Namun demikian, upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi.
Kata kunci: Tanggung Jawab Negara,Pencemaran Polusi Lintas Batas, Emisi Karbon, Asean Agremeent On Trasboundary Haze Pollution (2002)