IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kualitas hidup tanpa melampaui ekosistem yang telah mendukung proses kehidupan .Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1.) Bagaimana implementas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti 2.) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3.)Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 3 tahun 2012 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Metode penelitiian ini menggunakan pendekatan yuridis sosioogis, dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; .Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2003 tentang Bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti, implementasi kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kecamatan Gumanti telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarnakan adanya sasaran dan tujuan dari kebijakan PBG yang telah tercapai 2.) kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi Sumber Daya Manusia, Strategi aktor yang terlibat, Belum terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas teknis dan dinas pelayanan satu pintu 3.) upaya-upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 tahun 2003 tentang bangunan di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yaitu Menjalakan sosialisasi lebih rutin, Menjalankan Koordinasi tepat sasaran, Melakukan pendampingan dan monitoring kepada Masyarakat Awam, Memastikan terwujudnya kepastian hukum dan sanksi kepada pelanggar yang melakukan kecurangan.