ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNITED NATIONS CONVENTIONS AGAINST TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME (UNTOC) & UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PEMULANGAN 554 WNI DI MYNMAR)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang secara serius melanggar hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran. Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang memiliki kewajiban untuk menyesuaikan pengaturan nasional dengan standar hukum internasional, khususnya United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Protokol Palermo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut UNTOC serta mengkaji upaya penyelesaian dan implementasinya dalam kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang oleh Akbar Gusnawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNTOC dan Protokol Palermo menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional terorganisir dengan tiga unsur utama, yaitu perbuatan (act), cara (means), dan tujuan eksploitasi (purpose). Selain menekankan aspek kriminalisasi, UNTOC juga mengatur kewajiban negara dalam perlindungan korban, kerja sama internasional, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta perampasan hasil kejahatan. Dalam kasus Akbar Gusnawan, praktik perekrutan dan pengiriman PMI ke Jepang tanpa prosedur resmi, disertai penipuan dan penyalahgunaan kerentanan korban, telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan implementasi dari standar UNTOC. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara, denda, serta restitusi kepada korban menunjukkan penerapan prinsip perlindungan korban dan penegakan hukum. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi UNTOC di Indonesia masih menghadapi kendala.