PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON (UNIFIL) BERDASARKAN KONVENSI JENEWA I 1949 TENTANG PERLINDUNGAN TENTARA YANG TERLUKA DAN SAKIT DI MEDAN PERTEMPURAN DI DARAT (STUDI KASUS SERANGAN BRUTAL ISRAEL KE MARKAS UNIFIL DI LEBANON)

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949, dengan fokus pada eskalasi serangan militer terhadap markas dan posisi penjaga perdamaian di Lebanon. Secara empiris, studi ini menyoroti rangkaian fakta serangan brutal, termasuk insiden pada 25 Juli 2006 di pos observasi Khiam yang menewaskan empat pengamat militer PBB , serta serangan kontemporer pada Oktober 2024. Pada 10 Oktober 2024, tank Merkava Israel dilaporkan menembaki menara observasi markas besar UNIFIL di Naqoura yang melukai dua personel, disusul insiden serupa pada 12 Oktober 2024 yang kembali menimbulkan korban luka di pihak penjaga perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, dan Statuta Roma 1998, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen otoritatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah materi kepustakaan yang telah terarsip dan relevan dengan isu perlindungan personel PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personel dan fasilitas UNIFIL berstatus sebagai objek sipil yang wajib dilindungi sepanjang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Serangan yang dilakukan secara sengaja terhadap instalasi PBB tanpa justifikasi militer yang sah dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang yang memicu pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Statuta Roma
Kata kunci: perlindungan; pasukan penjaga perdamaian; UNIFIL;
Konvensi Jenewa 1949; kejahatan perang.