STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAU BURUH YANG DIBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023

STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ATAU BURUH YANG
DIBERHENTIKAN SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
Dafa Fathony, Dr. Maiyestati S.H,.M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: dafafathony827@gmail.com
ABSTRAK
Dalam perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapatkan PHK memiliki
tujuan untuk menjamin keberlangsungan sistem hubungan kerja tanpa adanya
tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pengusaha wajib melaksanakan
ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan tersebut sesuai sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah: 1) Bagaimana
perlindungan hak pekerja atau buruh yang diberhentikan secara sepihak
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?, 2) Apa saja perbedaan
perlindungan hak terhadap pekerja yang mendapat pemberhentian hubungan kerja
secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?.
Metode penelitian yang digunakan hukum normatif, teknik pengumpulan data
Studi dokumen yaitu mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumendokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan
yang dibutuhkan oleh peneliti, data-data penelitian terdiri dari data sekunder.
Hasil penelitian: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dapat memberikan
dasar hukum bagi pengusaha untuk melakukan PHK dengan alasan tertentu,
namun diwajibkan bagi pengusaha memenuhi hak normatif pekerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan hak tersebut diwujudkan
melalui mekanisme pencegah PHK, kewajiban pengusaha dalam pembayaran hakhak pekerja, 2) Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai uang
penggantian hak yang berbunyi penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau
uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat telah dihapus pada
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Kata kunci: Perlindungan Hukum, PHK sepihak