Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Pulau Punjung

ABSTRAK
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri merupakan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu sesuai Perma No. 1 Tahun 2014. Rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung (2) Apakah kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung (3) Apakah upaya dalam mengatasi kendala
kendala dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Jenis penelitian sosiologis; Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) Menganalisis pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, kendala yang dihadapi, serta upaya pengatasi kendala dalam rangka pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin. (2) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) belum optimal karena keterbatasan jumlah Advokat, waktu, akses informasi klien, koordinasi dengan lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Akibatnya, jumlah masyarakat miskin yang memanfaatkan Posbakum pada periode 2024 2025 mengalami penurunan. (3) Upaya penguatan layanan meliputi penambahan Advokat, pengaturan jadwal layanan, sistem pendataan klien yang lebih baik, koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Dengan strategi ini, Posbakum diharapkan dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen untuk menjamin akses keadilan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Miskin, Pengadilan Negeri Pulau Punjung.