PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA APLIKASI ACCESS BY KAI SEBAGAI SARANA PEMBELIAN TIKET KERETA API DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi pelayanan publik, termasuk pada sektor transportasi perkeretaapian. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan aplikasi Access by KAI sebagai sarana pembelian tiket kereta api secara elektronik guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi bagi konsumen. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti gangguan sistem aplikasi, kegagalan transaksi pembayaran, kesulitan akses akun, serta kendala dalam proses pengembalian dana refund yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas bagi pengguna aplikasi Access by KAI.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna aplikasi Access by KAI dalam transaksi pembelian tiket kereta api di Kota Padang; (2) Apa saja kendala hukum dan teknis yang dihadapi; dan (3) Bagaimana upaya PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengatasi kendala tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengguna aplikasi Access by KAI serta pihak terkait, dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.;(2)Kendala yang dihadapi meliputi gangguan teknis aplikasi serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap layanan digital; dan (3) Upaya yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) antara lain peningkatan kualitas sistem aplikasi, perbaikan pelayanan, serta pemberian informasi dan bantuan kepada konsumen.