PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PADANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak pelaku tindak pidana harus memperoleh perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Dalam praktik di daerah, pelaksanaan perlindungan tersebut memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya pada peran Dinas Sosial dalam menangani anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui pendampingan dan rehabilitasi sosial terhadap anak pelaku. (2) Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, kesinambungan program, dan faktor sosial.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku, Sistem Peradilan Pidana Anak