PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP PUKAT LAMPARA DASAR (MINI TRAWL) DI PESISIR SELATAN (STUDI KASUS DI DITPOLAIRUD PESISIR SELATAN)

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 8 Permen Kelautan dan Perikanan salah satu alat tangkap yang dilarang beroperasi karena tergolong alat penangkap ikan (API) yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan selain itu juga banyak merugikan perekonomian bagi nelayan tradisional adalah Lampara Dasar. Alat tangkap ini masih tergolong banyak digunakan oleh nelayan di Pesisir Salatan. Masyarakat nelayan mengetahui bahwa alat tangkap lampara dasar dilarang, namun nelayan tersebut juga masih banyak mengoperasikannya. Rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (mini trawl) yang dilakukan oleh Ditpolairud Pesisir Selatan? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (mini trawl). Jenis penelitian ini yuridis empiris. Sumber data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (mini trawl) yang dilakukan oleh Ditpolairud Selatan yaitu melalui Upaya Represif dan Upaya Preventif. 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Pesisir Selatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap nelayan pengguna alat tangkap Pukat Lampara Dasar (mini trawl) yaitu kendala faktor sosial dan ekonomi Nelayan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Nelayan