PERAN KEPOLISIAN RESOR PADANG PARIAMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS FEMISIDA

Kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada kematian atau femisida masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kondisi tersebut menuntut peran aparat penegak hukum untuk mampu menerapkan prinsip keadilan yang sensitif terhadap gender dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam menangani femisida, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Jenis penelitian empiris (sosiologis) sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi dokumen) data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus femisida sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, seperti keterbatasan regulasi yang berperspektif gender, budaya hukum yang belum sensitif gender, serta keterbatasan sumber daya, sehingga perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan belum optimal. Kepolisian Resor Padang Pariaman telah melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus femisida secara aktif melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun, penanganan kasus masih menghadapi kendala teknis pembuktian, faktor sosial budaya masyarakat, serta keterbatasan regulasi karena belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida dalam hukum pidana Indonesia.
Kata kunci: femisida, penegakan hukum, kepolisian, keadilan gender.