PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM, KABUPATEN AGAM

Riska, Wulandari and Uning, pratimaratri (2026) PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA ADAT DI NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM, KABUPATEN AGAM. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[thumbnail of Bab kesimpulan, saran dan daftar pustaka.pdf] Text
Bab kesimpulan, saran dan daftar pustaka.pdf

Download (857kB)
[thumbnail of Cover, halaman persetujuan, abstrak, daftar isi, Bab 1.pdf] Text
Cover, halaman persetujuan, abstrak, daftar isi, Bab 1.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Full TEKS SKRIPSI.pdf] Text
Full TEKS SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Hukum adat Minangkabau mengkategorikan perzinaan sebagai pelanggaran berat terhadap norma kesusilaan yang diatur dalam Undang Nan Duo Puluah. Salah satu kasus perzinaan yang terjadi di bulan Oktober 202 4 diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat. Pelaku perzinaan dijatuhi Sanksi berupa denda 100 sak semen, selanjutnya semen tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussal am, Kabupaten Agam? 2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Nagari Durian Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan dengan wawancara terhadap niniak mamak, Wali Nagari, Wali Jorong. Data sekunder Studi dokumen kasus perzinaan Tahun 2021-2025 dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan 1. Penyelesaian kasus perzinaan dilakukan dengan musyawarah adat sebagai instrumen utama. Dalam penanganan perkara perzinaan, melibatkan berbagai unsur kepemimpinan adat (niniak mamak) dan pemerintahan Nagari (Wali Nagari dan Wali Jorong). Niniak mamak berperan memastikan keputusan musyawarah tetap berlandaskan prinsip adat basandi syarak syarak basandi kitabullah, namun tetap sejalan dengan hukum positif. 2. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda dan sanksi sosial, yang diarahkan untuk memulihkan kehormatan keluarga dan memberikan efek jera.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Depositing User: Hukum Hukum FH
Date Deposited: 12 Mar 2026 01:58
Last Modified: 12 Mar 2026 01:58
URI: http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/3417

Actions (login required)

View Item
View Item