Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja dalam Kerangka Hukum Internasional

Secara normatif, penyelesaian sengketa internasional wajib dilaksanakan melalui cara-cara damai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta diperkuat oleh prinsip non-use of force dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dalam konteks Asia Tenggara, Piagam ASEAN 2008 dan Treaty of Amity and Cooperation 1976 juga mengamanatkan bahwa setiap sengketa antarnegara anggota harus diselesaikan melalui dialog, negosiasi, mediasi, atau mekanisme damai lainnya guna menjaga stabilitas kawasan. Namun, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Internasional tahun 1962 dan putusan interpretatif tahun 2013 belum sepenuhnya menghilangkan ketegangan politik dan militer di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Piagam PBB, Piagam ASEAN, Treaty of Amity and Cooperation 1976, putusan International Court of Justice tahun 1962 dan 2013, serta Perjanjian Franco–Siam 1904 dan 1907. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi ASEAN serta PBB. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum internasional, penyelesaian sengketa Preah Vihear telah memenuhi prinsip penyelesaian damai melalui mekanisme yudisial ICJ. Namun implementasinya memerlukan dukungan mekanisme regional ASEAN sebagai sarana diplomasi preventif dan manajemen konflik. Sinergi antara kepastian hukum internasional dan pendekatan konsensus ASEAN menjadi kunci dalam mewujudkan perdamaian serta stabilitas kawasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kata Kunci: Candi Preah Vihear, Penyelesaian Sengketa Internasional, Mahkamah Internasional, ASE~AN