PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PESISIR SELATAN DALAM MEMPROSES PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN KAPAL PATROLI CEPAT

Penegakan hukum merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembakaran dan perusakan kapal patroli cepat termasuk tindak pidana perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu perkara yang ditangani Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah perusakan dan pembakaran kapal patroli cepat milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rumusan masalah (1) Apakah kendala yang ditemui oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam memproses pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat?; (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran kapal patroli cepat?. Jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Kendala ialah ketidakhadiran saksi dan ketidakjujuran dalam memberikan keterangan; (2) Upaya yang dilakukan meliputi penerimaan dan pencatatan laporan, penyelidikan, serta proses penyidikan, Penanganan perkara telah sesuai ketentuan hukum, namun pelaksanaannya belum optimal.

Kata kunci: Kepolisian, Perusakan, Pembakaran Kapal, Penegakan Hukum