PENJATUHAN PIDANA TERHADAP NOTARIS TURUT SERTA TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum. Dalam menjalankan jabatannya, notaris seharusnya bertindak jujur, independen, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik profesi. Namun dalam praktiknya masih ditemukan notaris yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai pelaku maupun turut serta membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur profesionalitas notaris dengan realitas praktik di lapangan yang masih memperlihatkan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi; dan 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berupa Sumber data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai pelaku utama, turut serta, maupun pembantu. Pertimbangan hakim didasarkan pada tingkat keterlibatan, bentuk kesalahan, motif, serta akibat hukum yang ditimbulkan, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Selain sanksi pidana, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi kode etik jabatan.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Notaris, Penyertaan, Tindak Pidana Korupsi.