PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KECAMATAN KOTO TANGAH

Perceraian adalah peristiwa hukum yang bukan hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang berupa kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pertanggungjawaban suami pasca perceraian. Namun pada kenyataannya pelaksanaan kewajiban ini belum sepenuhnya berjalan efektif, terutama di Kecamatan Koto Tangah. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk pertanggungjawaban suami setelah perceraian di Kecamatan Koto Tangah? 2) Apakah kendala suami melaksanakan pertanggungjawaban setelah perceraian? 3) Bagaimanakah Solusi melaksanakan pertanggungjawaban suami setelah perceraian?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang diambil dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Padang serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban suami meliputi memberikan nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madiyah, serta nafkah dan biaya pendidikan anak. Kendala utama yang sering terjadi adalah ketidakhadiran suami dalam persidangan, ketidakjelasan penghasilan suami, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, perlu memaksimalkan peran pengadilan dan peningkatan kesadaran hukum agar hak-hak mantan istri dan anak tetap terlindungi.
Kata kunci: pertanggungjawaban suami, nafkah, pasca perceraian Pengadilan Agama Padang