ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP DIPLOMAT DALAM MENJALANKAN TUGAS MENURUT KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS ZETRO LEONARDO PURBA)

Hubungan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 sebagai sarana utama bagi negara-negara untuk menjalin dan mempertahankan hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan timbal balik. Negara bertanggung jawab menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban dari negara penerima atas kematian diplomatnya seperti kasus Zetro Leonardo Purba. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah tanggung jawab negara penerima terhadap diplomat yang menjalankan tugas menurut Konvensi Wina 1961? (2) Bagaimanakah dampak yang akan terjadi ke negara penerima yang gagal dalam melindungi seorang diplomat?. Metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier. Hasil penelitian: 1) negara penerima memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan, kehormatan, dan kebebasan diplomat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29, 22, 26, dan 25 Konvensi Wina 1961. 2) Dampak atas keegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang melekat, yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara serta berdampak pada hubungan diplomatik antarnegara. Penelitian ini menegaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum internasional dan penerapannya di lapangan, sehingga diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara penerima serta peran aktif negara pengirim dalam memastikan perlindungan diplomatik berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Diplomat, Konvensi Wina 1961.