PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi kusus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn)

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta alat bukti yang sah di persidangan, dan aspek non-yuridis berupa kedudukan terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara serta dampak perbuatannya terhadap keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Aparatur Sipil Negara, Penerapan Pidana.