PERAN OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP DUGAAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: PENAHANAN IJAZAH MAN 2 KOTA PADANG)

Pelayanan publik di bidang pendidikan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan administrasi, misalnya berupa penahanan ijazah oleh satuan pendidikan. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: 1) Apa saja peran Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam meyelesaikan kasus maladministrasi penahanan ijazah di Kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang menangani kasus maladministrasi di MAN 2 Kota Padang? 3) Apa saja upaya-upaya Ombudsman perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian penahanan ijazah di MAN 2 Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis dengan sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif, rendahnya tingkat kepatuhan instansi terlapor, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik, 3) Upaya-upaya Ombudsman perwakilan Sumatera Barat dilakukan melalui pendekatan persuasif, klarifikasi intensif kepada instansi terlapor, pemantauan, evaluasi, serta eskalasi pengawasan kepada atasan instansi