implememtasi peraturan walikota padang nomor 1 tahun 2024 tentang besaran persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2

NJOP merupakan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak atas bumi dan bangunan ,Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase NJOP untuk Perhitungan PBB-P2.Walaupun telah tersedia landasan hukum yang lengkap, implementasi pengenaan PBB-P2 di Kota Padang masih ada perbedaan tarif antara PBB satu dengan lokasi lainnya . Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang besaran persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2 di Kota Padang; (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan peraturan tersebut; dan (3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Padang serta wajib pajak, dan data sekunder berupa buku, literatur, bahan-bahan, jurnal, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah para sarjana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian : (1)Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang besaran persentase NJOP untuk perhitungan PBB-P2 di Kota Padang ,bedasarkan pada hasil penilaian objek pajak secara Massal.(2) Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota padang : keterbatasan akurasi dan pemutakakhiran data NJOP akibat ketergantungan pada sistem masal,sebagian besar wajib pajak belum memahami dasar penetapan PBB-P2,masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai pengajuan keberatan serta pengurangan PBB.(3) Upaya-upaya untuk mengatasi kendala : Upaya pemutaakhiran dan peningkatan akurasi NJOP,peningkatan transparansi dan kejelasan informasi dalam penetapan PBB-P2,penguatan pengajuan mekanisme pengajuan keberatan dan permohonan pengurangan PBB-P2.
Kata Kunci: Implementasi, NJOP, PBB-P2, Peraturan Wali Kota Padang, Pajak Daerah.