IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PJ WALI NAGARI DI NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2025

Yugesha, Gunfil and Nurbeti, Nurbeti (2026) IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEWENANGAN PJ WALI NAGARI DI NAGARI GIRI MAJU KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT PERIODE TAHUN 2025. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[thumbnail of REPOSTORY YUGESHA GUNFIL BAB 1.pdf] Text
REPOSTORY YUGESHA GUNFIL BAB 1.pdf

Download (738kB)
[thumbnail of BAB IV REPOSTORY yugesha gunfil.pdf] Text
BAB IV REPOSTORY yugesha gunfil.pdf

Download (282kB)
[thumbnail of SKRIPSI FULL  YUGESHA GUNFIL REPOSTORY 1.pdf] Text
SKRIPSI FULL YUGESHA GUNFIL REPOSTORY 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Pelaksanaan kewenangan Penjabat (Pj) Wali Nagari di Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025. Pj Wali Nagari memiliki kewenangan yang setara dengan Wali Nagari definitif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari; (2) apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut; dan (3) bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut.Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan, dan kajian dokumen. Data utama diperoleh langsung dari lokasi penelitian, data pendukung berasal dari peraturan hukum, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian: 1)Pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari di Nagari Giri Maju dilakukan dengan memimpin pemerintahan nagari melalui Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang, serta penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagai pedoman pembangunan.
2). Kendala yang dihadapi meliputi keragaman aspirasi masyarakat, keterbatasan kemampuan pemerintah nagari dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan waktu, anggaran, dan prosedur administratif. 3)Upaya yang dilakukan yaitu menetapkan skala prioritas pembangunan, melaksanakan program secara bertahap, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari, Bamus Nagari, dan masyarakat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: Hukum Hukum FH
Date Deposited: 12 Mar 2026 01:29
Last Modified: 12 Mar 2026 01:29
URI: http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/3279

Actions (login required)

View Item
View Item