PROSEDUR PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DUMAI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengaturan dan pelayanan
pertanahan di Indonesia. ATR/BPN Kota Dumai berperan penting dalam proses
perubahan status hukum tanah, salah satunya perubahan Hak Guna Bangunan
menjadi Hak Milik sebagai bentuk peningkatan kepastian hukum atas tanah
masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur
perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di ATR/BPN Kota Dumai? 2)
Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat pemilik tanah HGB dalam
prosedur perubahan HGB menjadi HM di Kota Dumai? 3) Apa saja upaya yang
dilakukan oleh ATR/BPN Kota Dumai dan masyarakat pemilik tanah HGB dalam
prosedur perubahan tersebut? jenis penelitian adalah yuridis sosiologis dengan
sumber data primer dan sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) Prosedur perubahan HGB menjadi HM di ATR/BPN
Kota Dumai dilakukan sesuai ketentuan UUPA, PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Prosedur pelayanan di
ATR/BPN berlangsung efektif dengan standar waktu ±5 hari kerja melalui tahapan
pendaftaran permohonan, melengkapi berkas, validasi data yuridis dan fisik, dan
penerbitan keputusan perubahan hak. 2) Kendala yang dihadapi ATR/BPN Kota
Dumai berupa berubahnya Tata Ruang Kawasan, Perubahan Batas Sepihak oleh
Masyarakat, dan Penolakan Masyarakat terhadap Penetapan Kawasan. Sementara
Kendala-Kendala yang dihadapi masyarakat meliputi kurangnya pemahaman
terhadap syarat administratif sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan
pelaksanaannya, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, serta hambatan
kelengkapan dokumen seperti Persetujuan Bangunan Gedung, riwayat atas hak,
dan kesesuaian identitas kepemilikan. 3) Upaya yang dilakukan ATR/BPN Kota
Dumai berupa sosialisasi, inovasi pelayanan berbasis digital, serta pendampingan
administrasi kepada masyarakat. Sementara masyarakat melakukan upaya
pelengkapan dokumen, konsultasi langsung, dan pemanfaatan pelayanan
elektronik guna mempercepat proses perubahan hak.