PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG

Pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa warga binaan berkebutuhan khusus mencakup lansia, penyandang disabilitas mental, pengidap penyakit kronis, serta perempuan dalam fungsi reproduksi (menyusui). Dalam praktiknya, dari 10 jumlah keseluruhan warga binaan berkebutuhan khusus, pemenuhan hak belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya, dan koordinasi lembaga. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Upaya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam mengoptimalkan pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus, 2) Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Untuk menjawab permasalahan penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemenuhan hak telah diupayakan melalui pelayanan kesehatan, penempatan pada blok hunian rentan, serta pelaksanaan program pembinaan dengan dukungan kerja sama pihak eksternal, 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, petugas Lapas, keterbatasan anggaran, serta kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal dan dukungan sumber daya pemenuhan hak warga binaan berkebutuhan khusus dapat terlaksana secara optimal.