ANALISIS RATIO RECIDENDI TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH DALAM PUTUSAN PN NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. DAN PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk memberantas korupsi melalui
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta komitmen internasional
melalui United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Penelitian ini
bertujuan untuk Untuk (1) Menganalisis Ratio Decidendi tindak pidana Korupsi
timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT
Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, (2) Menganalisis Penerapan Pemidanaan
tindak pidana korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.SusTPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber data
primer, sekunder, tersier, dan teknik pengumpulan data studi dokumen kemudian
data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Ratio Decidendi
tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.SusTPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. (2)
Penerapan Pemidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor:
70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.
Kata kunci: korupsi, ratio decidendi, komparasi putusan, putusan hakim.