IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG

Ahmad Faisal, Hakim and Maiyestati, Maiyestati (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[thumbnail of Cover, Halaman Persetujuan, Pengesahan, DAFTAR ISI, dan BAB 1 PENDAHULUAN Ahmad Faisal Hakim 22-154.pdf] Text
Cover, Halaman Persetujuan, Pengesahan, DAFTAR ISI, dan BAB 1 PENDAHULUAN Ahmad Faisal Hakim 22-154.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of BAB KESIMPULAN, SARAN, dan DAFTAR PUSTAKA Ahmad Faisal Hakim 22-154.pdf] Text
BAB KESIMPULAN, SARAN, dan DAFTAR PUSTAKA Ahmad Faisal Hakim 22-154.pdf

Download (495kB)
[thumbnail of FULL TEXT SKRIPSI Ahmad Faisal Hakim 22-154.pdf] Text
FULL TEXT SKRIPSI Ahmad Faisal Hakim 22-154.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang tertib dan nyaman. Namun, dalam praktiknya masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik di sejumlah kawasan strategis di Kota Padang sehingga menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu 1) bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut,2)apa saja kendala yang dihadapi pemerintah, 3) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang diteliti. Hasil penelitian 1)menunjukkan bahwa implementasi peraturan telah dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, serta penerapan sanksi non-yustisi dan yustisi, namun belum optimal karena tingkat pelanggaran masih tinggi.2) Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran pedagang, faktor ekonomi, keterbatasan lokasi usaha, dan belum konsistennya pengawasan. 3) Pemerintah telah melakukan pembinaan, relokasi, serta koordinasi lintas instansi, tetapi diperlukan kebijakan penataan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kata Kunci : Implementasi, Ketentraman dan Ketertiban, Pedagang Kaki Lima.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: Hukum Hukum FH
Date Deposited: 12 Mar 2026 01:20
Last Modified: 12 Mar 2026 01:20
URI: http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/3165

Actions (login required)

View Item
View Item